Bojonegoro // Rekam Pena News.my.id // Polemik terkait pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi perhatian publik.
Sejumlah pihak menilai diperlukan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp806 miliar.
LSM PIPRB sebelumnya mengaku telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada 6 April 2026.
Namun hingga akhir Mei 2026, pihak lembaga tersebut menyatakan belum menerima kepastian jadwal pertemuan maupun tanggapan resmi dari pemerintah daerah.
Permohonan audiensi itu disebut bertujuan menyampaikan aspirasi, masukan, serta hasil pemantauan lapangan terkait pelaksanaan proyek infrastruktur desa yang bersumber dari program BKKD.
LSM tersebut berharap adanya ruang dialog terbuka bersama pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi teknis.
Ketua LSM PIPRB, Manan, mengatakan bahwa pengelolaan anggaran publik semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, audiensi menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana daerah.
Ia juga menyebut pihaknya menemukan sejumlah catatan di lapangan terkait kualitas pengerjaan proyek infrastruktur desa yang perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Situasi ini turut mendapat perhatian dari sejumlah jurnalis dan pegiat kontrol sosial. Mereka mendorong adanya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi, guna menjaga prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait permohonan audiensi tersebut maupun tanggapan atas berbagai masukan yang disampaikan.
Sumber: ( Tim/red )