Sumenep – Rekam Pena News ( 9 Maret 2026 ) Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Sumenep kembali menjadi perhatian publik.
Pasalnya, lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut hingga kini dikabarkan belum menjalani penahanan.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak, termasuk kalangan aktivis masyarakat sipil yang menyoroti proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.
Salah satu aktivis, Asmuni, menilai aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Asas keterbukaan sangat dibutuhkan dalam proses penanganan perkara. Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, publik tentu ingin mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan,” ujar Asmuni saat dimintai tanggapan, belum lama ini.
Ia juga menilai, penanganan perkara yang berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara tegas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Solar bersubsidi, menurutnya, diperuntukkan bagi sektor-sektor tertentu seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan energi dengan harga terjangkau.
Lebih lanjut, Asmuni berharap aparat kepolisian dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan akurat.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait alasan belum dilakukannya penahanan terhadap kelima tersangka tersebut.
Dalam proses hukum, penahanan merupakan kewenangan penyidik yang mempertimbangkan berbagai aspek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengamat hukum menilai bahwa setiap proses penegakan hukum perlu dijalankan secara profesional, proporsional, dan transparan.
Hal ini penting untuk memastikan keadilan tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sendiri selama ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena berpotensi merugikan negara serta mengganggu distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Hingga kini, publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penanganan perkara tersebut serta langkah-langkah yang akan diambil oleh aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus dugaan mafia solar bersubsidi di wilayah Sumenep. (***)