JAKARTA – Realisasi APBN hingga akhir Januari 2026 mencatatkan defisit Rp 54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB. Pemerintah menilai angka tersebut masih dalam batas yang telah dirancang dalam kerangka APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa defisit terjadi karena percepatan belanja negara di awal tahun untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama.
Pendapatan negara hingga 31 Januari 2026 tercatat Rp 172,7 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak Rp 116,2 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Secara struktur, defisit keseimbangan primer tercatat Rp 4,2 triliun. Pemerintah menyatakan APBN tetap difungsikan sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi sekaligus motor penggerak pertumbuhan.
Sejumlah ekonom menilai dinamika awal tahun masih dalam rentang wajar, mengingat pola penerimaan pajak dan belanja negara memiliki karakter musiman.
Evaluasi lanjutan terhadap kinerja penerimaan dan efektivitas belanja pada kuartal berikutnya akan menjadi perhatian pelaku pasar dan publik.
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal agar defisit tetap sesuai batas yang ditetapkan undang-undang, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan optimal sepanjang 2026.(red)