Isu terkait dugaan ketidaksesuaian ijazah yang melibatkan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Bojonegoro mulai menjadi perhatian publik.
Informasi yang awalnya berkembang di lingkungan internal birokrasi tersebut kini meluas dan memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat.
Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan individu tertentu, tetapi juga menyinggung kepercayaan publik terhadap proses verifikasi administrasi dalam rekrutmen aparatur negara.
Sejumlah pihak menilai pentingnya ketelitian dan transparansi dalam setiap tahapan seleksi guna menjaga integritas sistem.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Kabupaten Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana, menyampaikan bahwa proses penanganan masih berlangsung sesuai prosedur yang berlaku.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan serta klarifikasi terhadap pihak terkait.
“Proses masih berjalan dan akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan,” ujarnya pada 13 April 2026.
Ia menambahkan bahwa perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh tahapan pemeriksaan rampung. Namun, hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi yang dapat dipublikasikan.
Sementara itu, informasi dari pihak perguruan tinggi turut menjadi perhatian. Berdasarkan surat keterangan dari Universitas Darul 'Ulum Jombang, nama yang dikaitkan dalam isu tersebut tidak tercatat dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) maupun arsip internal kampus.
Pihak kampus menyatakan telah melakukan penelusuran pada sejumlah dokumen akademik, termasuk buku induk dan data penerimaan mahasiswa, namun tidak menemukan data yang dimaksud.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih menjadi bagian dari proses klarifikasi yang sedang berlangsung.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan hasil akhir secara terbuka dan akuntabel guna memberikan kepastian serta menjaga kepercayaan masyarakat.