Karawang // Rekam Pena News // Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Penegak Keadilan Republik Indonesia (LSM KPK RI) Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan resmi terkait keterbukaan informasi publik kepada SMAN 3 Cikampek.
Permohonan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk periode anggaran 2021 hingga 2024.
Permintaan itu disampaikan melalui surat bernomor 151/KIP/DANABOS/SMAN 3CIKAMPEK/KPK RI JABAR/IV/2026 yang ditandatangani Ketua DPD LSM KPK RI Jawa Barat, Januarli Manurung.
Dalam surat tersebut, organisasi menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi atas penggunaan anggaran publik.
LSM KPK RI menyebutkan bahwa permohonan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan terkait peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
Selain itu, regulasi teknis dari Kementerian Pendidikan juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.
Dalam permohonannya, pihak LSM meminta agar sekolah dapat menyediakan sejumlah dokumen pendukung, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan realisasi penggunaan dana, dokumen pengadaan barang dan jasa, hingga bukti transaksi yang relevan.
Pihak LSM juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, mereka berharap pihak sekolah dapat memberikan respons sesuai ketentuan yang berlaku guna menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak SMAN 3 Cikampek terkait permohonan tersebut.(red)