BOJONEGORO (24-6-2026) // Rekam Pena News // Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus memperkuat arah pembangunan desa yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa, pendamping desa, serta penggiat desa tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2026 di Ruang Angling Dharma, diikuti oleh 1.051 peserta dari berbagai unsur desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Joko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat peran desa dalam mendukung program pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Ia menegaskan, desa tidak hanya berperan dalam penyaluran bansos, tetapi juga harus mampu bergerak sejalan dengan kebijakan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyoroti pentingnya kualitas data dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, validitas dan objektivitas data menjadi faktor utama agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia mengingatkan bahwa data yang digunakan bersumber dari desa, sehingga harus disusun secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa penyaluran bansos harus memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata.
Untuk itu, pembaruan data secara berkala dan integrasi sistem dinilai penting guna meminimalkan potensi kesalahan distribusi.
Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam pembangunan desa. Ia mengingatkan agar kegiatan pembangunan tidak mengabaikan kelestarian sumber daya alam, termasuk menjaga keberadaan sumber air.
Menurutnya, aktivitas seperti penebangan pohon tanpa pengendalian berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik juga perlu terus ditingkatkan.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dari perangkat daerah turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Materi yang disampaikan mencakup penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, serta pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap aparatur desa semakin siap menjalankan peran sebagai ujung tombak pembangunan yang akurat, responsif, dan berkelanjutan.