BOJONEGORO // Rekam Pena News.my.id
Kursi Sekretaris Desa (Sekdes) Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro kini berubah menjadi panggung drama komedi gelap yang memuakkan publik.
Mirisnya Di tengah derasnya isu pengunduran diri sang Sekdes, Pemerintah Desa Guyangan justru mempertontonkan aksi bungkam berjamaah, seolah-olah jabatan publik adalah properti milik pribadi yang boleh disembunyikan di bawah kasur.
Mirisnya Yang paling menggelikan sekaligus memprihatinkan bukan lagi soal apakah sang Sekdes mundur atau tidak, melainkan sikap kekanak-kanakan dan tidak profesional yang ditunjukkan oleh para pemangku kebijakan.
Alih-alih memberikan klarifikasi jantan sebagai pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, Sekdes Guyangan justru mengambil langkah "ajaib": memblokir seluruh nomor kontak rekan kerja sesama perangkat desa dan awak media.
Tindakan menutup diri secara total ini memicu tamparan keras bagi etika birokrasi. Publik pun bertanya-tanya, Apakah ini kantor pemerintahan desa yang diisi oleh para profesional, atau sekadar drama remaja yang sedang saling bermusuhan?
Jika pengunduran diri itu didasari alasan yang bersih dan terhormat, mengapa harus ada aksi mengisolasi diri seperti buronan? Manuver "blokir massal" ini menjadi sinyal benderang bahwa ada borok internal yang luar biasa parah yang sedang coba ditutupi dari mata masyarakat.
Setali tiga uang, Kepala Desa Guyangan, Aida Musthofa, setingkat lebih lihai dalam bersilat lidah. Saat dikonfirmasi, sang Kades justru melempar bola panas dengan meminta media langsung menghubungi Sekdes yang notabene sudah memutus semua akses komunikasi.rabu(24/6/2026).
"Siap pak, ngapunten, sebaiknya dan seyogyanya bapak langsung berkomunikasi kepada beliau..." ujar Aida Musthofa berlindung di balik kata santun yang kosong.
Jawaban ini adalah bentuk nyata dari sikap lempar tanggung jawab yang memalukan. Sebagai pucuk pimpinan, Kades adalah bos tertinggi di desa yang memegang kendali administrasi dan SK jabatan.
Berlagak tidak tahu dan menyuruh publik mencari jawaban dari orang yang sedang "bersembunyi" adalah bukti bahwa hubungan kerja di internal perangkat Desa Guyangan sudah retak dan pecah kongsi. Kades tampak tidak punya nyali atau sengaja cuci tangan agar tidak kecipratan getah masalah.
Akibat ego dan konflik internal yang membara di bawah meja ini, warga Desa Guyangan dipaksa mengonsumsi ketidakpastian.
Sekdes bukan jabatan pajangan; ia adalah motor penggerak administrasi dan keuangan desa. Ketika motor tersebut mogok dan sang sopir kabur memblokir komunikasi, bagaimana nasib pelayanan publik warga?
"Kami hanya ingin penjelasan yang resmi. Kalau memang ada perubahan status, sampaikan apa adanya agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya," cetus salah seorang warga dengan nada kesal.
Sikap tertutup, saling lempar tanggung jawab, hingga aksi blokir kontak ini telah mencoreng asas keterbukaan informasi publik.
Jika Pemerintah Desa Guyangan masih memiliki urat malu, mereka harus sadar bahwa diam bukanlah emas dalam urusan tata kelola negara—diam dalam situasi ini adalah konfirmasi nyata bahwa ada yang tidak beres, busuk, dan sedang disembunyikan di dalam internal perangkat mereka.
Hingga berita ini diturunkan, "drama bisu" ini masih berlanjut. Awak media akan terus menggedor pintu transparansi Desa Guyangan sampai para pejabatnya ingat kembali bahwa mereka dipilih untuk melayani, bukan untuk bermain petak umpet dengan rakyat.
Penulis:Wawan.s