Bojonegoro – Rekam Pena Nwes - ( 31 MARET 2026 ) Kesadaran masyarakat untuk turut mengawasi pembangunan desa terus mengalami peningkatan, terutama melalui penggunaan media sosial sebagai sarana pelaporan.
Hal tersebut terlihat dari banyaknya aduan yang masuk terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025.
Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (LSM PIPRB) melaporkan bahwa puluhan laporan dari berbagai desa telah diterima sepanjang beberapa waktu terakhir.
Mayoritas aduan disampaikan melalui platform digital, menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik semakin terbuka di era teknologi informasi.
Ketua LSM PIPRB, Manan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sedikitnya 42 laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program BKKD.
“Memang terdapat sejumlah laporan dengan pola yang hampir sama. Namun demikian, seluruh informasi tetap memerlukan verifikasi agar tidak memunculkan penilaian yang kurang tepat,” ujarnya.
Manan menegaskan bahwa klarifikasi dan pengecekan langsung ke lapangan merupakan langkah penting untuk memastikan setiap laporan memiliki dasar yang kuat.
Dengan cara tersebut, proses pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, dukungan publik di media sosial juga cukup besar. Banyak warganet menyampaikan harapan agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.
Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Meski demikian, seluruh pihak diimbau untuk tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menanggapi informasi yang belum terverifikasi.
LSM PIPRB memastikan akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dengan tetap menjunjung asas keberimbangan serta tidak membuat kesimpulan sebelum memperoleh bukti yang valid.
Pemerintah desa juga diharapkan responsif dalam memberikan penjelasan atas pertanyaan masyarakat sehingga tercipta komunikasi yang sehat dan konstruktif.
Dengan kolaborasi antara masyarakat, lembaga pengawas, dan pemerintah desa, diharapkan pelaksanaan program BKKD dapat berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Bojonegoro.