MAGETAN // Rekam Pena News // Sejumlah aktivis bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Magetan Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Magetan.
Mereka menyuarakan dorongan agar penanganan dugaan penyimpangan dana pokok pikiran (pokir) DPRD periode 2021–2023 dilakukan secara transparan dan tuntas.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan dana pokir perlu ditangani secara serius karena berpotensi berdampak pada keuangan daerah serta kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
Koordinator aksi dalam orasinya menilai bahwa hingga saat ini masyarakat masih menunggu perkembangan yang lebih jelas terkait penanganan perkara tersebut.
Ia berharap proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan akuntabel.
“Kami berharap ada kejelasan dalam penanganannya.
Jika memang ditemukan pelanggaran, hendaknya diungkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Para peserta aksi juga menekankan bahwa dana pokir merupakan bagian dari penyaluran aspirasi masyarakat melalui wakil rakyat, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyampaiannya, massa menyampaikan beberapa harapan, di antaranya percepatan proses penanganan perkara, keterbukaan informasi kepada publik, serta penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan tanpa diskriminasi.
Salah satu perwakilan warga menyatakan bahwa masyarakat saat ini semakin memperhatikan jalannya proses hukum dan berharap adanya bukti nyata dari setiap penanganan kasus yang menyangkut kepentingan publik.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Magetan menyampaikan bahwa penanganan dugaan perkara tersebut masih berjalan sesuai prosedur.
Kejari juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses hukum secara profesional serta membuka ruang pengawasan dari masyarakat.
“Kami memastikan prosesnya tetap berjalan sesuai ketentuan. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses ini sangat kami harapkan,” ujar perwakilan Kejari.
Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Aspirasi yang disampaikan mencerminkan harapan masyarakat agar penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.