Makassar // Rekam Pena News // 15 April 2026 — Ketua PRIMA DMI Makassar, Asrijal Syahruddin, menyampaikan keprihatinannya atas beredarnya potongan pidato Jusuf Kalla di ruang digital yang dinilai tidak disajikan secara utuh.
Ia menilai, bagian pidato yang memuat istilah “mati syahid” telah dipublikasikan tanpa konteks lengkap, sehingga berpotensi memunculkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.
Menurutnya, penyajian informasi yang tidak menyeluruh dapat mengubah makna dari pernyataan yang sebenarnya.
“Aspek yang beredar bukan keseluruhan isi pidato, melainkan potongan yang terlepas dari konteks aslinya,” ujarnya.
Asrijal menambahkan, narasi yang berkembang di ruang digital seharusnya mempertimbangkan rekam jejak tokoh yang bersangkutan.
Ia menilai, selama ini Jusuf Kalla dikenal sebagai tokoh nasional yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan mendorong upaya perdamaian di berbagai wilayah di Indonesia.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan distorsi makna dan berpotensi menyesatkan publik.
Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan konten di media digital.
Menurutnya, kebebasan berekspresi tetap memiliki batasan, terutama jika menyangkut informasi yang dapat berdampak pada pihak lain.
Ia juga menyinggung bahwa aturan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tanggung jawab dalam penyebaran informasi di ruang publik.
“Ruang digital tetap berada dalam koridor hukum, sehingga setiap informasi yang disebarkan perlu dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Asrijal mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi serta memastikan keakuratan dan konteks yang lengkap sebelum menarik kesimpulan.