BOJONEGORO // Rekam Pena News // Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 kembali mengalokasikan anggaran untuk pemberian insentif kepada para pengurus lingkungan, yakni Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). Total dana yang disiapkan mencapai Rp 23,064 miliar.
Program ini mencakup 9.610 pengurus lingkungan yang terdiri dari 7.623 Ketua RT dan 1.987 Ketua RW dari 419 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah daerah menilai bahwa keberadaan RT dan RW memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam pelayanan publik dasar.
Penyaluran insentif dilakukan secara non tunai untuk meningkatkan transparansi. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 411.4/237/412.211/2026, dana disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menuju Rekening Kas Desa (RKDes) melalui Bank Jatim.
Selanjutnya, pemerintah desa menyalurkan dana tersebut ke rekening masing-masing Ketua RT dan RW menggunakan sistem Virtual Account (VA) Bank BPR Bojonegoro, setelah adanya rekomendasi dari camat.
Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Eva Budiarti, mengatakan bahwa pemberian insentif ini merupakan bentuk dukungan terhadap tugas dan tanggung jawab pengurus lingkungan dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, kehadiran insentif diharapkan mampu membantu meningkatkan motivasi RT dan RW dalam menjalankan fungsi pelayanan di tingkat desa maupun kelurahan.
“Dengan dukungan anggaran ini, kami berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pengurus lingkungan semakin optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” ujar Eva.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis bahwa skema penyaluran yang berbasis digital akan memperkuat akuntabilitas dan memperlancar distribusi insentif di seluruh desa, sekaligus memberikan dampak positif bagi penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat paling bawah.