// Rekam Pena News.my.id // Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Morotai bersama perwakilan PT Intimkara menggelar rapat koordinasi terkait proses pengurusan dokumen lingkungan untuk kegiatan pembangunan fasilitas perusahaan di Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Selasa (23/6/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Kepala DLH tersebut dihadiri Kepala DLH Kabupaten Pulau Morotai Nurhayati, Sekretaris DLH Fachruddin M. Banyo, S.Pi., M.Si., Pengawas Lingkungan Hidup Rachman Usman, ST., M.Sc., serta perwakilan PT Intimkara, Arkan dan Wandi.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan penyusunan dokumen lingkungan yang menjadi bagian dari persyaratan administrasi pembangunan mess karyawan dan lokasi penampungan material Asphalt Mixing Plant (AMP) milik perusahaan.
Pihak DLH menjelaskan bahwa dokumen lingkungan saat ini masih dalam tahap penyusunan dan pengkajian.
Tahapan tersebut diawali dengan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), yang selanjutnya akan dievaluasi untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang diperlukan serta kewenangan penerbitannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DLH juga menyampaikan bahwa koordinasi dan komunikasi antara perusahaan dengan instansi terkait perlu terus ditingkatkan agar seluruh tahapan administrasi dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan PT Intimkara menyatakan komitmennya untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses perizinan kegiatan perusahaan.
“Kami akan berupaya melengkapi seluruh dokumen yang menjadi persyaratan dalam proses perizinan. Pada saat yang sama, kami juga berusaha memastikan kebutuhan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik,” ujar Wandi.
Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris DLH Kabupaten Pulau Morotai, Fachruddin M.
Banyo, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah daerah berperan memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi, sementara penerbitan izin tetap harus melalui tahapan verifikasi dan kajian teknis sesuai kewenangan yang ditetapkan.
PT Intimkara juga menyatakan kesiapannya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan seluruh proses administrasi dan dokumen lingkungan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan proses pembangunan fasilitas perusahaan di Desa Cucumare berjalan dengan memperhatikan aspek administrasi, lingkungan, serta kepentingan masyarakat dan daerah.(tim/red)