MOROTAI // Rekam Pena News.my.id // Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai mengusulkan pembentukan pangkalan minyak tanah bersubsidi di seluruh desa yang ada di wilayah tersebut.
Usulan itu muncul sebagai upaya memperbaiki sistem distribusi sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi.
Gagasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai distribusi minyak tanah bersubsidi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pulau Morotai, Rabu (17/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muhamat Riski dan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Erwin Sutanto, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) Pulau Morotai Samsul Bahri Radjab, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam pertemuan itu, DPRD dan pemerintah daerah membahas berbagai kendala yang masih ditemui masyarakat dalam memperoleh minyak tanah bersubsidi.
Salah satu fokus pembahasan adalah mekanisme distribusi yang saat ini diterapkan setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 131 Tahun 2026.
Kepala Dinas Perindagkop Pulau Morotai, Samsul Bahri Radjab, menjelaskan bahwa penunjukan pangkalan dan pengaturan wilayah distribusi kini menjadi kewenangan agen melalui mekanisme kerja sama bisnis atau business to business (B2B).
Pemerintah daerah, kata dia, berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi dan kepatuhan terhadap harga yang telah ditetapkan.
“Apabila ditemukan penjualan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah daerah akan melakukan pengawasan dan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sejumlah anggota DPRD kemudian menyampaikan pandangan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
Anggota DPRD Johor Boleu menyoroti pentingnya kejelasan dasar hukum dalam penunjukan pangkalan mengingat minyak tanah subsidi merupakan program yang didanai negara dan diperuntukkan bagi masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Suhari Lohor menilai masih terdapat kendala pelayanan di lapangan. Menurutnya, sebagian warga yang berprofesi sebagai nelayan maupun petani kerap tidak dapat mengambil jatah minyak tanah karena berada di laut atau kebun saat distribusi berlangsung.
Ia berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan agen penyalur untuk memperluas jaringan pangkalan hingga menjangkau seluruh desa sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan merata.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Pulau Morotai Muhamat Riski menegaskan pentingnya pemerataan akses minyak tanah bersubsidi bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, keberadaan pangkalan di setiap desa dapat membantu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan pengawasan, serta memastikan penyaluran subsidi berjalan lebih efektif.
DPRD berharap pemerintah daerah, agen penyalur, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi guna menciptakan sistem distribusi yang lebih tepat sasaran.
Sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut untuk memperbaiki tata kelola distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Pulau Morotai.
sumber:fatta