PULAU MOROTAI – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Bupati Pulau Morotai dengan membawa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pembangunan daerah. Aksi berlangsung secara damai dengan diisi penyampaian orasi dan pernyataan sikap dari para peserta.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Di antaranya terkait penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, pemerataan ketersediaan SPBU maupun SPBUN di setiap kecamatan, serta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan dan angkutan umum.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan harapan agar pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi nelayan, membangun fasilitas pabrik es balok untuk mendukung sektor perikanan, menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU melalui mekanisme yang adil dan transparan, menuntaskan persoalan ketersediaan air bersih di Desa Juanga dan Desa Pandanga, serta menghadirkan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai jual komoditas lokal.
Mahasiswa menilai Pulau Morotai sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia berhak memperoleh pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta perlindungan negara sebagaimana daerah lainnya.
Salah seorang orator aksi, Nudin Amor, menyampaikan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi masih menjadi keluhan utama masyarakat nelayan di sejumlah wilayah Pulau Morotai. Menurutnya, kesulitan memperoleh BBM berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
Ia mengatakan, berdasarkan kondisi yang mereka temui di lapangan, nelayan di sejumlah desa masih mengalami kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan distribusi BBM dilakukan secara tepat sasaran sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, biaya operasional nelayan akan terus meningkat dan berpotensi memengaruhi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Menjelang berakhirnya kegiatan, mahasiswa kembali mengajak pemerintah daerah untuk segera merumuskan langkah nyata dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Aksi kemudian ditutup dengan penyampaian yel-yel sebagai bentuk penyemangat dan simbol perjuangan aspirasi masyarakat.
Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung dengan tertib dan kondusif. Belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, tanggapan dari pihak pemerintah masih diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
(Reporter: fhattahillamahasari)